HUKUM EKONOMI SYARIAH: PRINSIP, DASAR HUKUM, DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Abstract

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks hukum tata negara, prinsip-prinsip syariah tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga memiliki landasan yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Artikel ini membahas kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional, prinsip dasarnya dari perspektif konstitusional, serta relevansinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Secara yuridis, eksistensi hukum ekonomi syariah di Indonesia telah memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara-perkara ekonomi syariah. Keseluruhan instrumen hukum tersebut memperlihatkan bahwa prinsip ekonomi syariah telah menjadi bagian integral dari hukum tata negara Indonesia.